Kebijakan Jepang Pada Masa Awal Kependudukan

---

XI MIPA 2

KElOMPOK I

1. Adi Zanuwar                                       (01)
2. Anisa Rizky Indriastuti                       (06)
3. Eni Nur Hidayati                                 (11)
4. Grinta Satria Nugraha                         (16)
5. Lutfia Dwi Rosiani                              (21)
6. Rena Septiyaningrum                          (26)
7. Wulan Maulia                                      (31)

Kebijakan Jepang Pada Masa Awal Kependudukan

Pada tanggal 8 Desember 1941 angkatan udara Jepang melakukan serangan mendadak terhadap Pearl Harbour yang menyebabkan meluasnya perang dunia  II sampai ke Asia Timur Raya (pasifik) yang pada waktu itu Jepang sedang berperang melawan sekutu termasuk Belanda.Dengan adanya perang dunia II memberikan akibat bagi rakyat Indonesia,dimana dampak positifnya yaitu imperialisme Belanda di Indonesia berakhir,dan lepas sudah penderitaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Sedangkan dampak negatifnya, bangsa Indonesia memasuki penderitaan baru yaitu cengkraman penjajahan Jepang.

Sebelum membahas tentang kebijakan Jepang di Indonesia, kita akan membahas sedikit tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia disambut dengan baik serta gembira oleh rakyat Indonesia, karena Jepang berusaha menarik simpati rakyat dengan mengumandangkan propaganda yang menyebut dirinya sebagai saudara tua bagi Indonesia,dan kedatangan Jepang ke Indonesia adalah untuk membantu membebaskan rakyat Indonesia dari jajahan Belanda dan mengusirnya. Selain itu juga menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang pun memberitahukan kepada rakyat Indonesia bahwasanya Belanda merupakan musuh dari Jepang (termasuk Inggris dan Amerika Serikat). Sebab bagi pemerintah Jepang dalam masa perang itu hanya ada dua pihak yaitu kawan dan lawan.

Sebagai saudara tua,kedatangannya di Indonesia harus dipandang sebagai pelindung dan pemimpin yang akan mendatangkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya (Jepang mengajak Indonesia bersama-sama dalam membentuk kemakmuran). Sehingga, strategi yang dipergunakan Jepang dapat meyakinkan rakyat, tokoh, dan pemuda-pemuda Indonesia. Srategi ini dilakukan agar tidak ada kecurigaan atas kehadiran Jepang dan dapat diterima dengan tangan terbuka oleh bangsa Indonesia.Pemerintah Jepang memulai pendudukannya dengan memperlihatkan sikap yang cukup manis dan berbagai janji-janji, untuk lebih menarik simpati rakyat dan ketika itu sebagian rakyat.

Sesungguhnya setelah beberapa bulan pendudukan Jepang, contohnya di Kalimantan Timur tidak seorangpun yang mengetahui bahwa Jepang sudah menduduki Indonesia dalam perang sucinya, dan secara tidak langsung Jepang sudah menggantikan kedudukan Belanda di Indonesia atau Indonesia telah memasuki penjajahan baru. Disinilah Jepang memulai kebijakan,dengan mempergunakan kelicikannya yang mampu membuat rakyat Indonesia dikelabui.

     1.     Kebijakan Jepang di Bidang Pemerintahan

Jepang memasuki Pemerintahan Indonesia secara pelan-pelan,pada awalnya rakyat masih di bolehkan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi disamping menggunakan bahasa Jepang, Bendera Merah Putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru. Begitu juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo.Pengibaran “Sang Saka Merah Putih” dan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini hanya pada awal pendudukan Jepang saja selama dua minggu berkuasa, mengikutkan rakyat dalam berbagai organisasi resmi pembentukan Jepang,menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majelis Islam tetap berdiri,rakyat diharuskan menyerahkan besi tua, semua harta peninggalan Belanda,dan hasil perkebunan ataupun paprik disita.

Selain itu, Jepang juga membagi wilayah Indonesia atas tiga daerah kekuasaan yaitu:

1. Sumatra dibawah Angkatan Darat ke XXV
2. Jawa dan Madura dibawah Angkatan Darat ke XVI
3. Kalimantan dan Indonesia timur dibawah Angkatan Laut Armada Selatan 2. Pembagian          tersebut membawa pengaruh perkembangan dan kebijakan daerah yang berlainan.

Untuk menarik simpati dan dukungan rakyat terhadap usaha perang, Jepang memberikan kesempatan rakyat Indonesia dalam urusan pemerintahan. Dewan Penasehat Pusat (Chuo Sangi In) dan Dewan Daerah (Shu Sangi Kai) dibentuk untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Para pemimpin politik yang dipenjara pada masa sebelumnya dibebaskan.

Birokrasi pemerintahan masa kolonial Belanda dilakukan perubahan. Jabatan gubernur jendral dihapus dan diganti kepala AL Jepang (Gunseikan). Sistem informasi/ pers dibentuk kantor berita Domei. Dalam aspek keamanan, seluruh rakyat dilibatkan agar ikut bertanggungjawab dalam keamanan daerah masing-masing.

     2.     Kebijakan di Bidang Pendidikan

Pada awalnya menjelang kedatangan invansi militer Jepang masuk ke Indonesia, ada sebuah Sekolah Rakyat 3 tahun dan 6 tahun, yang diasuh oleh badan swasta yaitu suatu badan yang dibantu oleh gereja Dayak Evangelis khususnya di daerah Kalimantan. Sekolah yang diasuh oleh pihak swasta ini merupakan sekolah pada masa Belanda. Ketika Jepang masuk, mereka menemukan sekolah swasta ini dan tetap berjalan dan guru-gurunya digaji secara natural oleh Jepang.Pemerintah Jepang mengambil alih semua sekolah tersebut.

Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah

1. Menghilangkan diskriminasi/perbedaan yang diterapkan Belanda. Pada pemerintahan Jepang, siapa saja boleh mengenyam/merasakan pendidikan. Rakyat dari lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Jepang pun juga menerapkan jenjang pendidikan formal seperti di negaranya yaitu: SD 6 tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun.Dimana sistem ini masih diterapkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini.Pelajaran utamanya yang paling intensif sekali diajarkan kepada anak-anak sekolah adalah setiap pagi sebelum memasuki kelas selalu diadakan upacara bendera megibarkan bendera Jepang dan penghormatan kearah matahari terbit.Setelah upacara selesai disambung dengan gerak badan yang disebut dengan Taiso.
2. Selain Taiso, diharuskan juga bagi semua siswa untuk melaksanakan lari berbaris sepanjang kampung yang pada waktu itu disebut Jajiasi.
3. Kemudian pelajaran berupa adu kekuatan juga diberikan seperti Sumo, yakini jenis permainan dorong menorong dengan tangan yang dibatasi oleh suatu lingkaran.

Wibawa guru-guru pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia memang sangat dijaga,karena setiap siswa yang bertemu dengan guru harus hormat,pemerintahan Jepang memberikan ancaman kepada siswa yang tidak hormat dan berkebijakan untuk membuat siswa tunduk.

Dalam acara penaikan bendera Jepang semua siswa menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo.Satu hal yang melemahkan dari aspek pendidikan adalah sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang. Siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran dan mampu menghapal lagu kebangsaan Jepang.

Begitu pula dengan para gurunya, diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan.Kebijakan lain yang diterapkan Jepang yaitu para siswa termasuk guru-gurunya harus upacara dan menunduk kearah matahari terbit dengan cara rukuk atau (membungkuk)yang disebut upacara Seikeire.Apabila bendera sedang dinaikkan tidak seorangpun boleh berjalan melaikan harus berhenti menghadap kebendera dan memberi hormat.Disamping diharuskan hormat kepada guru(sensei),maka setiap orangtua harus dihormati pula termasuk kepala kampung yang pada waktu itu dinamakan Sonco.

Usaha Jepang dalam menjepangkan rakyat Indonesia termasuk juga para siswa dilihat dengan adanya pelajaran bahasa Jepang. Meskipun dalam bentuk stensilan, yang khusus disusun untuk mempelajari bahasa Jepang.Buku stensilan tersebut bernama “Langkah Pertama dan Langkah Kedua”.Disamping mempelajari bahasa Jepang diajarkan pula huruf abjad Jepang.Sejak kelas satu mulai di perkenalkan huruf Jepang dari abjad Katagana,selanjutnya untuk kelas-kelas tinggi diajarkan abjad Hiragana dan kemudian abjad Kanji.

Dengan demikian,secara sistematis sekali pendudukan militer Jepang itu ingin menjepangkan anak-anak Indonesia mulai dengan bahasa hurufnya Sekolah Rakyat.Untuk keperluan menulis para siswa memakai batu tulis berwarna hitam.Untuk menanamkan semangat patriotisme dihati rakyat dalam hal menyanjung Perang Asia Timur Raya,pemerintah Jepang menciptakan lagu khusus tentang keberanian seorang Heiho yang diberinya judul Amat Heiho,ceritanya menyerang sekutu sampai harus rela tewas demi kejayaan negara Jepang.

Sekolah Rakyat 3 tahun pada waktu itu diberi nama Futu Gakko, sedangkan Sekolah rakyat 6 tahun diberi nama Ku Gakko.Sekolah-sekolah baru tidak ada didirikan oleh pemerintahan Jepang tapi hanya meneruskan sekolah-sekolah swasta saja.Selain itu bagi para siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi,maka diberi kesempatan yang bernama Sihan Gakko.

Hal ini dapat dipahami,pendidikan yang diberikan Jepang pada rakyat pribumi semata-semata hanya untuk kepentingan Jepang,tanpa memikirkan kemajuan pendidikan rakyat pribumi,karena melalui pendidikan,pemerintahan Jepang mulai memasukkan rasa simpati kepada rakyat,terutama dalam mengenyam pendidikan yang di zaman Belanda untuk masuk Sekolah Rakyat saja sangat susah,  karena hanya orang tertentu saja yang diperbolehkan untuk sekolah.Sedangkan Jepang sebaliknya,namun tujuan sebenarnya untuk menjepangkan rakyat Indonesia dan rasa kecintaan kepada Jepang.

      3.       Kebijakan Jepang membentuk berbagai Organisasi

Masa pendudukan Jepang partai politik dibubarkan dan dibentuk perkumpulan atau organisasi yaitu:

      a)   Gerakan 3A

Dengan isinya:

1. Nippon cahaya Asia
2. Nippon pelindung Asia
3. Nippon pemimpin Asia.

Dipimpin oleh Syamsuddin.Tujuannya didirikan untuk menanamkan kepercayaan kepada rakyat bahwa Jepang adalah pembela Indonesia.

    b)    MIAI (Majlis Islam A'la Indonsia)

Organisasi ini masih tetap berjalan karena masih diperbolehkan Jepang karena tidak termasuk kedalam partai politik.Pemimpinnya KH. Masmansyur.

c)  PUTERA (Pusat tenaga rakyat)

Dibentuk pada 1 Maret 1943, yang dipimpin oleh empat serangkai yaitu : Ir.Soekarno, Moh.Hatta, KH.Dewantara dan KH.Masmansyur. Tujuannya dibentuk untuk memberikan pembelaan kepada Jepang. Tetapi bagi tokoh-tokoh Indonesia justru untuk membina kader-kader bangsa dan menggembleng mental rakyat agar mampu berjuang menuju kemerdekaan.

      d)      Peta

Kemudian, untuk mempertahankan tanah air Indonesia, pada tanggal 3 Oktober 1943 Jepang membentuk barisan sukarela yang disebut Pembela Tanah Air yang disingkat PETA. Peta ini terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia yang dilatih sebagai prajurit di bawah pengawasan opsir-opsir Jepang.Namun kemudian Peta inilah yang kemudian menjadi inti dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada zaman Revolusi Kemerdekaan.

Dengan adanya Peta ini, diharapkan rakyat Indonesia dapat mempertahankan wilayahnya sendiri, apabila sewaktu-waktu Jepang meninggalkan negeri ini. Itulah sebabnya, maka disetiap kabupaten dibentuk Peta. Nama Peta untuk tingkat kabupaten disebut Daidan, dan dikepalai oleh seorang Daidanco.

4.     Kebijakan Jepang di Bidang Militer

Jepang menyadari perlunya bantuan penduduk setempat dalam rangka mempertahankan kedudukannya di kawasan Asia. Pada bulan April 1943, pemerintah militer Jepang secara intensif mulai mengorganisir barisan pemuda. Barisan pemuda ini berciri semi militer maupun militer. Tujuan Jepang adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar mampu mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan pasukan Sekutu.

Berikut ini wajib militer yang dibentuk untuk membantu Jepang menghadapi Sekutu.

 a) Seinendan (Barisan pemuda) sejarah mencatat pembentukannya ada yang bulan Maret dan ada juga yang mengatakan bulan April 1943,dengan anggota para pemuda yang berusia 14-25 tahun. 
 b) Keibodan (Barisan pembantu polisi/ pejuang kewaspadaan),dibentuk pada 29 April 1943.Dengan anggotanya yang berumur 25-30 tahun.

   c)      Fujinkai (Barisan wanita) dibentuk pada bulan Agustus 1943 yang berusia 15 tahun keatas. 

    d)      Heiho (Pasukan pembantu) sebagai bagian dari AD dan AL Jepang, dibentuk bulan April 1943,yang berusia 18-25 tahun.

    e)      Barisan Pelopor (Seisyintai)

Pada tahun 1944,Jepang semakin terdesak dalam perang Pasifik.Satu demi satu daerah pendudukannya jatuh ke tangan pihak sekutu.Untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat Indonesia, pada tanggal 14 September 1944 dibentuklah Barisan Pelopor, sebagai bagian dari Jawa Hokokai.Barisan pelopor ini merupakan organisasi pemuda pertama di masa penjajahan Jepang yang dibimbing langsung oleh kaum nasionalis Indonesia. Pimpinan organisasi dipegang  oleh Ir. Soekrno dibantu oleh R.P. Suroso, Oto Iskandardinata, dan Buntaran Martoatmojo.

     5.     Kebijakan Jepang di Bidang Agama

Indonesia merupakan masyarakat yang dominan beragama Islam,dan bisa kita lihat dari Sabang sampai Merauke. Awal masuknya Jepang ke Indonesia,sebagai contoh Jepang juga pernah masuk ke Aceh yang merupakan pusat dari agama Islam.Awal pendudukan Jepang diIndonesia khususnya Aceh ini, memberikan harapan kebahagiaan rakyat Aceh yang akan menghormati agama Islam.

Namun pada kenyataannya ,setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia semua janji yang diucapkan di ingkarinya dan mulai bersikap keras. Harapan rakyat terhadap Jepang yang semula bersemi mulai sirna.Tidak ada lagi harapan bahwa Jepang akan menjadi pembela rakyat dan pelindung agama Islam.Karena Jepang sendiri beragama Sinto,yang memperbolehkan memakan babi,sementara dalam ajaran Islam sangat dilarang.Selain itu, Jepang juga menginstruksikan seluruh rakyat harus menunduk kearah matahari terbit yang disebutnya upacara Seikeire, sebagai tanda hormat kepada kekaisaran Jepang,dimana itu juga bertentangan dengan ajaran Islam sendiri

     6.     Kebijakan di Bidang Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dan industrinya, maka Jepang melakukan eksploitasi terhadap sumber kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam yang diambil Jepang dari hasil menguras kekayaan alam Indonesia ini hanya untuk kepentingan perang Jepang tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Sebagai dampak dari eksploitasi besar-besaran sumber kekayaan alam Indonesia adalah kesengsaraan rakyat Indonesia berupa kekurangan sandang, pangan serta menderita kemiskinan. Rakyat hidup serba kekurangan , kelaparan karena sumber makanan diangkut Jepang untuk konsumsi tentaranya. Untuk pakaianpun rakyat menggunakan bahan yang tidak layak pakai seperti goni yang keras dan kasar. Hal in terjadi karena kapas yang seharusnya dijadikan kain atau pakaian ternyata dibawa ke Jepang untuk diolah demi kepentingan Jepang itu sendiri.

   

Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut:

1.  Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang.
2. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank dan perusahaan penting.
3. Banyak lahan pertanian yang terbengkelai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis.
4. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang.
5. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang.
6. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus memonopoli penjualannya.
7. Pembatasan teh, kopi dan tembakau, karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang.
8. Monopoli tebu dan gula, pemaksaan menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan perkebunan merusak tanah.
9. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material.

Selain memeras hasil bumi Jepang juga mengerahkan tenaga rakyat yang dilatarbelakangi oleh terdesaknya Jepang dalam perang dunia ke II melawan tentara Sekutu,dan Jepang sudah pasti memerlukan banyak sarana dan prasarana untuk itu.Maka dipergunakanlah tenaga manusia untuk melakukan kerja paksa(tanpa dibayar) yang kita kenal dengan sebutan romusha. Romusha merupakan kerja paksa yang dikerahkan Jepang dengan tujuan untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan Jepang,serta objek-objek vitalnya,seperti :

·         Membangun jalan, lapangan terbang, goa-goa untuk tempat persembunyian,benteng-benteng,kubu pertahanan dan rel kereta api.Selain itu rakyat Indonesia juga diperintahkan untuk membangun jalan raya,sejauh 70 km bahkan lebih dari 150 km.

Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasinya pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai (koperasi pertanian), serta instansi resmi pemerintah. Rakyat dibebankan menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa dan 40% menjadi hak pemili

Dampak Positif Kebijakan Jepang

1. Diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional.
2. Dalam bidang ekonomi didirikannya kumyai yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
3. Mendirikan sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SLTA
4. Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu rukun tetangga (RT) atau Tonarigumi
5. Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yaitu line system (sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan.
6. Dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari sini muncullah ide Pancasila.
7. Jepang dengan terprogram melatih dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang pada awalnya, namun oleh pemuda hal ini dijadikan modal untuk berperang.
8. Dalam pendidikan dikenalkannya sistem Nippon sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah.

Dampak Negatif Kebijakan Jepang

1.  Penghapusan semua organisasi politik
2. Romusha yang sangat menyengsarakan rakyat
3. Krisis ekonomi yang sangat parah : hal ini dikarenakan dengan disalurkannya uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.
4. Pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen, semuanya dibawah pengawasan Jepang.
5. Terjadinya kekacauan situasi dan kondisi yang parah seperti perampokan, pemerkosaan dan lain-lain.
6. Pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil.
7. Banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam.

KESIMPULAN                                  

Awal masa pemerintahan Jepang di Indonesia dimulai dengan adanya penyerahan tanpa syarat oleh Belanda yang ditandai dengan perjanjian Kalijati pada tanggal 9 Maret 1942. Jepang mulai menaruh kekuasaannya dengan berbagai kebijakan yang mengikat seluruh rakyat Indonesia. Awalnya kebijakan-kebijakan yang membawa dampak negative bagi rakyat itu tidak terlihat, karena pada awalnya Jepang datang ke Indonesia menampakkan sisi baiknya dengan memberi simpati kepada rakyat. Dengan berbagai cara seperti memperbolehkan rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera Merah Putih, menyanyikan lagu kebangsaaan Indonesia Raya, dan memperbolehkan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari.

Namun kebijakan mereka yang menjadi simpati rakyat tidak bertahan lama.Lambat laun, kebijakan mereka tak kalah berat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Belanda. Seperti yang telah dibahas diatas, Jepang telah membuat kebijakan-kebijakan di berbagai bidang. Kebijakan-kebijakan itu banyak membawa pengaruh negative bagi rakyat Indonesia sendiri.

Adanya praktek romusha, yang mengakibatkan penderitaan rakyat karena kerja paksa yang mereka lakukan. Penyerahan bahan pangan maupun hasil pertanian kepada pihak Jepang secara paksa, yang menyebabkan rakyat menderita dan banyak yang mati karena kelaparan, kemiskinan, dan wabah penyakit.

Kemudian di bidang keagamaan, Jepang juga bertindak sewenang-wenang. Mereka mengintruksikan kepada rakyat agar mereka mau menunduk kearah matahari terbit (upacara Seikeire) sebagai tanda penghormatan kepada kekaisaran Jepang, dimana ajaran ini bertentangan dengan ajaran penduduk Indonesia, yang mayoritas beragama islam.

Namun, kebijakan yang ditetapkan oleh Jepang tidak selalu membawa dampak negative, ditemui juga dampak positif yang dapat diambil, diantaranya:

Rakyat Indonesia dapat merasakan indahnya bangku pendidikan, yang pada pemerintahan Belanda tidak dapat dirasakan, karena pada waktu itu Belanda membatasi derajat orang-orang yang ingin sekolah. Jepang membawa budaya kesopanan yang tinggi, mereka mengajarkan kepada rakyat Indonesia untuk selalu menghormati orang yang lebih tua. Selain itu, dengan dimasukkannya para pemuda Jepang ke berbagai organisasi militer, mereka menjadi belajar dan sedikit tahu tentang dunia militer dan perang.

---

SUMBER

• http://fernadrewbieber.blogspot.com/2013/12/pengaruh-kebijakan-pemerintah.html
• http://sejarahnasionaldandunia.blogspot.com/2013/03/kebijakan-pada-masa-pendudukan-jepang.html
• http://sejarah-negara.com/kebijakan-pada-masa-pendudukan-jepang.html
• http://vhiblues.blogspot.com/2013/03/kebijakan-pemerintahan-jepang-dan.html
• http://penasejarah.com/kebijakan-masa-pendudukan-jepang-di-indonesia/

---

Download File :

DOWNLOAD